Media Rilis: GAYa NUSANTARA dan Rumah Cemara

Surabaya, 23 Desember 2021

RKUHP Memiliki Dampak Buruk bagi Program Penanggulangan HIV AIDS di Indonesia!

Sejalan dengan target global untuk mengakhiri epidemi AIDS pada tahun 2030, maka Indonesia telah menetapkan untuk mencapai 90-90 -90 dan three zero/3.0 HIV AIDS dan PIMS pada tahun 2020-2024. Terdapat enam strategi pencegahan dan pengendalian HIV AIDS dan PIMS yaitu:

  • Penguatan komitmen dari kementerian/lembaga yang terkait di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota,
  • Peningkatan dan perluasan akses masyarakat pada layanan skrining, diagnostik dan pengobatan HIV AIDS dan PIMS yang komprehensif dan bermutu,
  • Penguatan program pencegahan dan pengendalian HIV AIDS dan PIMS berbasis data dan dapat dipertanggungjawabkan,
  • Penguatan kemitraan dan peran serta masyarakat termasuk pihak swasta, dunia usaha, dan multisektor lainnya baik di tingkat nasional maupun internasional,
  • Pengembangan inovasi program sesuai kebijakan pemerintah, dan
  • Penguatan manajemen program melalui monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut.

Dalam tujuan program Pencegahan dan Pengendalian HIV AIDS dan PIMS pada tahun 2020-2024 3 diantara tujuan 5 program yaitu Menurunkan infeksi baru HIV |, Meniadakan diskriminasi terhadap ODHA dan Menurunkan infeksi baru Sifilis yang memiliki aktifitas untuk melakukan kampanye kondom serta memiliki target jangkauan populasi beresiko diantaranya pekerja seks komersial, laki laki yang melakukan seks dengan laki laki dan konsumen Narkotika suntik maka rencana perubahan KUHP akan memiliki dampak terhadap tujuan program tersebut.

Pasal-pasal beserta dampak yang akan ditimbulkan, sebagai berikut:

1. Pasal kriminalisasi mempertunjukkan alat pencegah kehamilan kepada anak pada Pasal 414-416 RKUHP. Dampak dari pelarang tersebut akan mempengaruhi:

  • Remaja (termasuk di usia di bawah 18 tahun) merupakan target pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi.
  • Kontraproduktif dengan Upaya Penanggulangan HIV: Dari 10 peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan HIV/AIDS di Indoensia, 6 diantaranya memuat aturan tentang “kampanye penggunaan kondom” pada perilaku seks beresiko, dan kesemuanya kewenangan untuk memberikan informasi tersebut kepada masyarakat secara luas, secara jelas kriminalisasi perbuatan mempertunjukkan alat pencegah kehamilan/ kontrasepsi bertentangan dengan upaya penanggulangan HIV.
  • Kriminalisasi Mengancam Kesehatan Masyarakat: Kontrasepsi menjadi penting untuk memastikan masyarakat terlindungi dari transmisi HIV/AIDS akibat perilaku beresiko.
  • Ketentuan tentang aturan izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan edukasi terhadap anak akan menghambat upaya informasi terhadap kesehatan reproduksi oleh orang tua, tenaga pendidik dan masyarakat yang selama ini sangat efektif.
  • Padahal, berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan 2017 Buku Remaja oleh BKKBN juga, diskusi tentang kesehatan reproduksi pada remaja paling banyak dilakukan oleh teman sebaya, (62% wanita, 51% pria), disusul diskusi oleh orang tua, saudara ataupun guru. Petugas formal tidak berada di posisi sebagai rujukan pertama dalam diskusi tentang kesehatan reproduksi. Artinya, ketika mengatur hanya “petugas yang berwenang” yang berhak memberikan informasi, maka ruang diskusi kesehatan reproduksi akan berdampak.

2. Pasal 417 tentang kriminalisasi persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan di luar perkawinan. Pasal ini akan memiliki dampak:

  • Kontraproduktif dengan Upaya Penanggulangan HIV: transmisi HIV paling tinggi justru terjadi pada orang yang terestimasi telah menikah, sedangkan dalam KUHP yang saat ini berlaku sekalipun, persetubuhan laki-laki dan perempuan di luar perkawinan dimana salah satu pihak terikat dalam perkawinan sudah dikriminalisasi. Ikatan perkawinan tidak dapat menjamin bahwa perilaku beresiko tidak dilakukan.
  • Dengan adanya bayang-bayang kriminalisasi, maka perbuatan melakukan hubungan seksual di luar hubungan perkawinan termasuk melakukan hubungan seks dengan pekerja seks dianggap sebagai tindak pidana. Itu berarti orang yang terlibat dalam perilaku beresiko tersebut tidak akan mengakses layanan.

3. Pasal kriminalisasi pencabulan sesama jenis pada Pasal 420 RKUHP. Pasal ini berdampak pada:

  • Penyebutan secara spesifik “sama jenisnya” merupakan bentuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas seksual yang semakin rentan untuk dikriminalisasi orientasi seksualnya dan akan berdampak kepada program Penanggulangan HIV AIDS dimana Laki laki yang melakukan hubungan seks dengan laki laki merupakan salah satu populasi kunci yang menjadi target program penanggulanan HIV AIDS.

4. Diaturnya tindak pidana narkotika dalam Pasal 610-615 RKUHP. Pasal-pasal mengenai narkotika akan berdampak:

  • Stigma Narkotika Sebagai Masalah Kriminal Bukan sebagai Masalah Kesehatan: Dengan diakomodirnya tindak pidana narkotika dalam RKUHP negara justru secara jelas mengakomodir bahwa pendekatan yang digunakan untuk menangani masalah narkotika adalah dengan pendekatan pidana. Padahal secara internasional negara-negara dunia telah memproklamasikan pembaruan kebijakan narkotika dengan pendekatan kesehatan masyarakat.

Atas hal ini, kami GAYa NUSANTARA dan Rumah Cemara menuntut agar Pemerintah sebagai pemegang draft RKUHP saat ini, untuk:

  • Kembali meninjau dan melakukan perbaikan pada rumusan RKUHP, karena RKUHP masih berpontensi memberikan diskriminasi terhadap Populasi Kunci yang menjadi target jangkauan program Penanggulangan HIV AIDS Nasional.
  • Memberikan kepada publik draft RKUHP yang akan diberikan kepada DPR.
  • Pertanggungjawabkan setiap perubahan yang dilakukan Pemerintah terhadap RKUHP.

Pernyataan Sikap Kami Atas Pembubaran Paksa Pekan Olahraga & Seni (Porseni) Waria-Bissu Se-Sulawesi Selatan di Kabupaten Soppeng

Merujuk surat pernyataan sikap dari Federasi Arus Pelangi (http://www.plush.or.id/2017/01/pernyataan-sikap-federasi-arus-pelangi.html), YLBHI  bersama 15 LBH se-Indonesia (http://aruspelangi.org/siaran-pers/pernyataan-bersama-ylbhi-15-kantor-lbh-se-indonesia-pembubaran-paksa-porseni-waria-bissu-di-soppeng) dan LBH Masyarakat (http://lbhmasyarakat.org/rilis-pers-pembubaran-porseni) terkait pembubaran paksa Porseni Waria-Bissu se-Sulawesi Selatan, yang merupakan kegiatan tahunan yang ke-23 Forum Kerukunan Waria-Bissu Sulawesi Selatan pada tanggal 19 Januari 2017, di Soppeng, Sulawesi Selatan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan,

Yayasan GAYa NUSANTARA mengecam tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan itu. Polisi tidak hanya menggagalkan Porseni, tetapi juga menciptakan teror dan rasa takut dengan memberikan tembakan peringatan untuk membubarkan peserta. Pembubaran paksa ini menambah daftar panjang pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan terhadap kelompok LGBTIQ+ di Indonesia.

Dalam semua kasus tersebut, polisi menolak bertanggung jawab atas serangan oleh kelompok antidemokrasi. Alih-alih menjalankan mandatnya melindungi segenap warga negara, polisi justru merenggut hak warga negara dalam berkumpul, dan berpendapat.

Berdasarkan  hal tersebut di atas, Yayasan GAYa NUSANTARA menuntut:

  1. Presiden Joko Widodo agar konsisten dengan pernyataannya dalam wawancara dengan BBC bahwa hak-hak LGBT akan dilindungi.
  2. Wakil Presiden M. Jusuf Kalla, yang nota bene berasal dari Sulawesi Selatan dan suku Bugis, agar konsisten dengan dukungannya terhadap penerbitan epos La Galigo, di mana calabai (waria), calalai dan bissu mendapatkan tempat terhormat.
  3. Pemerintah Republik Indonesia untuk mengusut dan menindak tegas tindakan inkonstitusional Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati Soppeng, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, dan Kepolisian Resort Kabupaten Soppeng yang tidak memberikan jaminan rasa aman terhadap warga negara, dalam hal ini khususnya para waria-bissu dan masyarakat Soppeng.
  4. Pemerintah Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengambil sikap tegas terhadap tindak-tindak kekerasan dan ancaman yang dilakukan oleh kelompok-kelompok intoleran seperti FUIS (Forum Umat Islam Soppeng).
  5. Kepolisian Republik Indonesia untuk menjalankan mandatnya melindungi warga Negara, yang telah tertuang jelas dalam Tri Brata dan Catur Prasetya Kepolisian Republik Indonesia (UU Kepolisian RI).
  6. Mendesak Komnas HAM untuk melakukan pemantauan lapangan atas tindakan pelanggaran HAM oleh pihak Kepolisian dan pemerintah daerah terkait pembubaran kegiatan budaya Porseni Waria-Bissu Sulawesi Selatan, dan mendorong adanya pertanggungjawaban HAM oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

Surabaya, 21 Januari 2017

Dede Oetomo (Dewan Pembina Yayasan GAYa NUSANTARA)
Rafael H da Costa (Ketua Yayasan)
Slamet (Sekretaris Yayasan)

 

Forum LGBTIQ Indonesia with Orlando

Forum-LGBTIQ-Indonesia-logo

FORUM LGBTIQ INDONESIA

PERNYATAAN SIKAP

Kebencian terhadap orang dengan orientasi seksual, identitas dan ekspresi gender (SOGIE) yang kita kenal dengan individu Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Intersex & Queer (LGBTIQ) adalah fakta di hadapan mata. Kebencian yang didasarkan pada SOGIE ini disebut sebagai homophobia, transphobia dan biphobia, kebencian yang dapat melahirkan jenis kekerasan baik fisik maupun psikis. Perjuangan untuk melawan kebencian yang melahirkan banyak kekerasan ini terus menerus dilakukan oleh komunitas LGBTI, termasuk komunitas dan organisasi yang berada di Amerika Serikat.
Lanjutkan membaca “Forum LGBTIQ Indonesia with Orlando”