GAYA NUSANTARA Berdiskusi Di SBOTV Mengenai Pembatalan #GueBeraniSurabaya Launch Party

Pembatalan launch party #GueBeraniSurabaya menarik perhatian publik.

GAYa NUSANTARA diundang untuk berdiskusi sekaligus mengkonfirmasi mengenai hal ini di SBOTV pada tanggal 9 Februari 2016.

Selain Herry Da Costa selaku ketua GAYa NUSANTARA, Bapak Isan Ansori dari Dewan Pendidikan Surabaya ikut diundang dalam diskusi ini.

Secara singkat, program gabungan dari Kementerian Kesehatan, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, dan GueBerani.com ini menjadi bermasalah pada utamanya karena tidak adanya pemberitahuan kegiatan pada pihak Polrestabes surabaya. Lanjutkan membaca “GAYA NUSANTARA Berdiskusi Di SBOTV Mengenai Pembatalan #GueBeraniSurabaya Launch Party”

Pernyataan apcom.org: A Shared Outrage over Indonesian Politicians’ Homophobic and Transphobic Remarks

Bangkok, 29 January 2016 – APCOM is backing Forum LGBTIQ Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), and Jaringan GWL-INA in their strong disappointment about recent discriminatory and stigmatising remarks towards lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) individuals made by Indonesian politicians.

On January 24, after discovering the presence of a support group for LGBT students at the University of Indonesia, Muhammad Nasir, the minister of research, technology and higher education, stated that he would ban LGBT Indonesians from higher education institutions across the nation. Although Nasir later backtracked his statement that he would only ban the “immoral” campus activities of the LGBT students, other prominent politicians have chimed in, fueling the discrimination and stigma against Indonesian sexual minorities. Negative notions associating any activities conducted by LGBT students with debauched behavior have, since then, been voiced by the country’s assembly leader, members of parliament, and minister of education and culture. On January 26, Republika, one of the nationwide highest selling newspapers, ran the “LGBT poses serious threat” headline on its front page.

“It is imperative that all public officials abide by the Indonesian Constitution and international standards listed in the Yogyakarta Principles, and fully respect the human rights of all people, including LGBTI people and others of diverse sexual orientations and gender identities,” said APCOM’s Chair, Dédé Oetomo, also founder of GAYa NUSANTARA, an LGBT community organisation based in Surabaya. Dédé’s statement sums up as a reminder to President Jokowi in bringing equality to all Indonesians, regardless of their sexual orientations and gender identities, particularly to young LGBT individuals who need a safe space the most in pursuing their rights to education. A recent study commissioned by UNESCO stated that, in Indonesia, LGBT persons who had been bullied in school said it affected their ability to learn and caused many to drop out; 17% of respondents in this study said they had attempted suicide.

Lanjutkan membaca “Pernyataan apcom.org: A Shared Outrage over Indonesian Politicians’ Homophobic and Transphobic Remarks”

Surat Terbuka: Menolak dan Menggugat Pernyataan Inkonstitusional Pejabat

 

Surat Terbuka

Publik Menolak dan Menggugat Pernyataan Pejabat Negara, Wakil Rakyat & Lembaga Negara yang Inkonstitusional terhadap warga Negara dengan Orientasi Seksual, Identitas & Ekspresi Gender Berbeda; Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Intersex (LGBTI) 

Kepada Yth;

  1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, H. Mohamad Nasir
  2. Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, Anies Baswedan
  3. Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil
  4. Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan
  5. Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PPP, Reni Marlinawati
  6. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil
  7. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Pernyataan-peryantaan pejabat Negara terkait orientasi seksual cukup mengkhawatirkan. Peryataan tersebut kian menyulut kebencian antar sesama warga Negara, tidak hanya menyulut kebencian namun juga berpotensi terjadinya kekerasan. Dalam kerangka perlindungan Hak Asasi Manusia ini adalah pelanggaran HAM bagi warga Negara dengan Orientasi Seksual, Identitas & Ekspresi Gender (SOGIE) yang berbeda; Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender & Interseex (LGBTI)[i].

Entah sengaja atau tidak pernyataan tersebut dilontarkan, namun kami mencatat ada beberapa kesamaan hal yang kami pandang baik dan positif dari pendapat para pejabat Negara & Wakil Rakyat tersebut, yaitu pandangan tentang orientasi seksual menjadi urusan pribadi masing-masing. Namun demikian berikut ini adalah beberapa pernyataan yang kami pandang inskonstusional dan bernuansa pelanggaran HAM didalamnya:

  1. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M. Nasir menegaskan kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) semestinya tidak boleh masuk kampus, Menurut dia, kelompok LGBT bisa merusak moral bangsa, dan kampus sebagai penjaga moral semestinya harus bisa menjaga betul nilai-nilai susila dan nilai luhur bangsa Indonesia (Antara News, 23 Januari 2016).
  2. Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan: “Ya memang ini kan fenomena baru, ya. Ini nggak sesuai dengan budaya kita, harus dilarang karena tidak sesuai dengan budaya Indonesia,” (Detik.com 24 januari 2016)
  3. Demikian pula dengan pernyataan M. Nasir Djamil, anggota Komisi III DPR RI dari fraksi PKS “Kelompok LGBT tidak boleh dibiarkan berkembang dan diberi ruang segala aktivitasnya. Apalagi komunitas LGBT yang disinyalir masuk ke kampus-kampus dengan kelompok kajian atau diskusi-diskusi ilmiah,” (Antara News 23 Januari 2016)
  4. Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PPP Reni Marlinawati: “Praktik ini selain melanggar norma agama juga bertentangan dengan hukum positif. Dengan tegas kami menolak dan menentang keras praktik ini,” (Republika.co.id 24 Januari 2016)
  5. Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, Anies Baswedan mengatakan, perilaku menyimpang, seperti lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), di kalangan remaja harus menjadi perhatian bagi orang tua dan guru. Mereka guru harus menyadari pentingnya nilai-nilai yang dipegang dalam pendidikan, seperti nilai agama, Pancasila, dan budaya. Untuk menjaga (LGBT) itu, maka orang tua dan guru harus sadar bahwa nilai itu harus diajarkan, ditumbuhkan, dan dikembangkan sejak usia dini. Bahkan, sebagian pakar menyebutkan sejak dalam kandungan, (Republika.co.id 24 Januari 2016)
  6. Wali Kota Bandung yang tengah galak mengkampanyekan Kota Ramah HAM, Ridwan Kamil ternyata juga mengeluarkan pernyataan yang diskriminatif terkait penggunaan media sosial oleh LBGT. ‘Saat ke ranah dan membuka diri kemudian mengajak secara tidak langsung, menurut saya itu yang melanggar etika dan norma, dan pasti saya tindak’. (Tempo.co,26 Januari)
  7. Kepala divisi sosialisasi KPAI, Erlinda menyatakan ‘Propaganda LGBT/Homoseksual terhadap anak merupakan kejahatan berat dan tindakan pidana oleh karena itu wajib memeranginya’ menunjukkan bahwa Erlinda sebagai komisioner KPAI tidak memahami betul apa itu SOGIE & LGBT.

Penyataan tersebut diatas jelas inskonstitusional dan merupakan tindakan pelanggaran HAM. Membuktikan Negara ini tidak bisa menerima keberagaman warga negaranya termasuk keberagaman orientasi seksual, identitas gender dan ekspresi gender. Padahal Undang-undang Dasar kita jelas menegaskan bahwa seluruh warga Negara dijamin hak-nya yang. Ada sekitar 40 hak konstitusional warga negara Indonesia yang harus dijamin, beberapa hak yang dimaksud di antaranya hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi (Pasal 28 F), hak mendapatkan pendidikan (pasal 31 ayat 1, pasal 28 C ayat 1 ), hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul (28 E ayat 3), hak untuk menyatakan pikiran (28 E ayat 2), hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun (Pasal 28 I ayat 2).

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 yang telah diratifikiasi dan diadopsi oleh Indonesia kedalam pasal 28 UUD 1945, menegaskan bahwa setiap orang terlahir sama dan setara dan terbebas dari tindakan diskriminasi dan kekerasan. Indonesia melalui lembaga Negara, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM) telah menjadi tuan rumah pada tahun 2005 dari terbentuknya prinspip-prinsip Yogyakarta menuangkan ada 29 prinsip yang harus dipenuhi terkait hak-hak warga Negara LGBT, prinsip-prinsip tersebut juga diadopsi dari DUHAM & UUD 1945.

Lalu muncul pertanyaan, mengapa warga Negara LGBT harus dilindungi sama dengan warga Negara lainnya? Karena menurut lembar fakta yang dimiliki oleh Arus Pelangi yang disarikan dari hasil penelitian tahun 2013 [ii] menyebutkan fakta bahwa 89.3% LGBT di Indonesia pernah mengalami kekerasan, dimana 79.1% dalam bentuk kekerasan psikis, 46.3% dalam bentuk kekerasan fisik, 26.3% dalam bentuk kekerasan ekonomi, 45.1% dalam bentuk kekerasan seksual, dan 63.3% dalam bentuk kekerasan budaya.

Dari sekian banyak kasus kekerasan yang terjadi 65,2% diantaranya mencari bantuan ke teman & 17,3% diantaranya pernah melakukan percobaan bunuh diri. Dalam situasi seperti ini, dimanakah Negara? Negara absen, bahkan malah cenderung menjadi pelanggar HAM bagi mereka, seperti pernyataan-pernyataan yang akhir-akhir ini marak diucapkan oleh pejabat Negara.

Melalui surat ini kami ingin menyampaikan bahwa, pernyataan para pejabat Negara, Wakil Rakyat & Lembaga Negara tersebut baik secara sengaja maupun tidak telah mengakibatkan beberapa hal sebagai berikut:

  1. Pernyataan inskonstitusional tersebut seolah memberikan legitimasi kekerasan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok terhadap LGBT,
  2. Memicu terjadinya kekerasan baik fisik maupun psikis, seperti pengusiran dari rumah/keluarga, pengusiran dari lingkungan masyarakat, dan institusi pendidikan,
  3. Tindakan sewenang-wenang oleh kelompok intoleran. Penyerangan terhadap komunitas LGBT menggunakan dalil agama maupun moral,
  4. Pernyataan tersebut inkonstitusional dan berdampak pada upaya kriminalisasi Negara terhadap orang-orang LGBT di Indonesia.

Oleh karena itu, kami masyarakat Indonesia menolak dan menggugat pernyataan inkonstitusional pejabat Negara, Wakil Rakyat & KPAI tersebut di atas dan kami menyatakan bahwa PEJABAT NEGARA TERSEBUT TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN HAM TERHADAP LGBT. Kami mendorong agar dibukanya ruang dialog agar dapat mendialogkan apa itu Orientasi Seksual, Identitas & Ekspresi Gender (SOGIE) & Lesbian, Gay, Biseksul & Transgender (LGBT) Lanjutkan membaca “Surat Terbuka: Menolak dan Menggugat Pernyataan Inkonstitusional Pejabat”